Seperti telah disebut, jurnalisme lebih menekankan pada “public interest issues”, pada intinya menuntut akuntabilitas lembaga-lembaga publik, tidak hanya pemerintah/negara, tapi juga kalangan bisnis penyelenggara
1. KORUPSI
Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan dan lembaga birokrasi, tapi juga di lingkungan swasta. Dalam beberapa tahun terakhir, korupsi terbesar di Indonesia (ratusan trilyun rupiah) justru terjadi di lingkungan swasta yang menggunakan dana publik (BLBI, fasilitas pemerintah, pemotongan pajak dan sebagainya)
2. MUTU “PUBLIC POLICY”
Kebijakan keuangan pemerintah dalam kaitannya dengan IMF dan Bank Dunia adalah sumber korupsi terselubung, yang merugikan publik. Ada banyak kebijakan yang dinilai merupakan wilayah sakral bisnis, namun sebenarnya merugikan publik dan semestinya diputuskan secara politik. Privatisasi air minum dan listrik di beberapa negara dinilai telah menurunkan kualitas layanan air kepada publik.
3. MANIPULASI DAN PROPAGANDA
Polisi cenderung menunjukkan rendahnya angka kriminalitas ketika membesar-besarkan prestasi kinerjanya; namun menunjukkan tingginya angka kriminalitas ketika menunut kenaikan anggaran. Membear-besarkan ancaman terorisme juga potensial disalahgunakan untuk meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap polisi dan aparat keamanan.
4. PUBLIC SERVICES
Buruknya layanan rumah sakit; makin banyaknya bentuk malpraktek di kalangan dokter. Kemana dana Jamsostek dan Taspen digunakan? Apa bahaya makanan/pangan Genetic Modified yang dipromosikan perusahaan? Benarkah kandungan obat/makanan untuk konsumen persis seperti yang tertera pada label yang dibuat produsen? Bagaimana tingkat keamanan layanan transportasi kota?
